Lembaga Negara hadir untuk membantu tugas pemimpin membawa negara ini kearah yang lebih baik. Dengan adanya lembaga negara diharapkan apa yang di cita-citakan bangsa ini dapat di lalui dengan mudah, terutama keseahteraan untuk rakyat. Kesjeahteraan rakyat adalah hal penting yang harus dipikirkan oleh para pemimpin dan pejabat negara karena mereka bisa berada diatas juga karena rakyat itu sendiri, bukan malah memikirkan dirinya sendiri. Karena tidak sedikit pejabat negara yang menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari jabatan tersebut. Mungkin untuk mengembalikan keuangan yang dihabiskan ketika melakukan kampanye dahulu. Entah apapun alasannya itu tidak dibenarkan!
Akhirnya-akhir ini korupsi sudah sangat sering terjadi, seolah korupsi sudah menjadi rahasia umum, dan buka sesuatu hal yang tabu di lakukan di sekitar masyarakat itu sendiri. Mereka yang melakukan penggelapan dana, suap, dan bentuk korupsi lainnya dengan sangat mudah dan enteng di lakukan, mereka menganggap bahwa itu milik mereka, padahal bukan! dan dampak akhirnya bukan Cuma rugi ke dirinya sendiri ketika di tangkap dan dipenjara, tapi lebih besar dari itu, adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri, satu indonesia ini akan mendapat efek samping dari hal buruk yang dilakukan.
Yang akhir-akhir lagi booming di media adalah korupsi dana E-KTP yang menjerat mantan ketua DPR RI Setya Novanto, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan harta itu, walaupun pada akhirnya terbongkar juga dan terlihat bahwa rugi besar pada dirinya sendiri, mungkin tidak rugi pada keuangannya tapi mental, dan jiwanya yang diserang habis-habisan oleh rakyat indonesia sendiri. Tapi dibalik kerugian besar pada diri setya novanto, ada kerugian yang sungguh besar, yaitu dana yang harusnya untuk kepentingan begitu banyak rakyat indonesia harus kandas, hak yang harusnya diterima oleh rakyat tidak berjalan dengan lancar dan tertunggak begitu lama. Tidak banyak orang yang membuat E-KTP dan pada akhirnya cepat mendapatkan E-KTP tersebut. Bahkan cenderung lama, sampai 3 bulan, bahkan satu tahun lamanya belum dapat apa yang menjadi hak mereka. Disinilah letak kerugian bagi rakyat sendiri. Kewajiban untuk membayar sudah dipenuhi, tapi hak yang harus di dapatkan malah tidak ada!
Maka kerja BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan disini menjadi penting, untuk menjaga, memeriksa perputaran keuangan negara itu sendiri. Sehingga hal-hal seperti penggelapan dana, penyalahgunaan dana tidak terjadi lagi. Tapi apa sebenarnya BPK itu?
Apa Itu BPK ?
BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK sendiri dipilik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh presiden.
Visi dan Misi BPK
Visi : “menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”
Misi
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional
Tujuan Strategis
Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu :
1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara
BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha miliki negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Sedangkan wewenangan BPK dalam melaksanakan tugasnya :
1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksanaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekenig koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah
Dari apa yang telah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa BPK disini mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan negara, karena dari pengelolaan keuangan negaralah kesejahteraan rakyat di taruhkan. Bagaimana tidak ketika uang kesehatan, uang pendidikan yang harusnya hadir untuk memberi kemudahan dan perbaikan bagi tatanan kehidupan masyarakat tertentu malah di larikan ke kantong pribadi dan yang rugi adalah masyarakat tersebut, pendidikan yang semakin tidak jelas karena dana yang diberikan disalahgunakan, dana yang harusnya bisa mengurangi angka kematian atas penyakit dan wabah yang menyebar malah tidak sampai ke tujuan, tidak sedikit memperbaiki malah semakin memburukan keadaan.
Maka untuk mencegah semakin besarnya kesengsaraan rakyat, Negara harus berperan, dan BPK adalah kuncinya. Bekerja lebih untuk memeriksa pengelolaan keuangan pusat/daerah sehingga hal-hal yang dapat merugikan seperti korupsi dan penyalagunaan dana bisa diatasi sehingga tidak terjadi ketimpangan yang besar. Kematian anak akibat gizi buruk, rendahnya kemampuan membaca suatu daerah, tingginya angka putus sekolah dan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat lainnya karena dari masalah keuangan yang tidak benar lah masalah sosial itu muncul.
Dan jelas dalam pemeriksaannya BPK tidak mendapat intervensi darimanapun karena sifatnya yang bebas dan mandiri, walaupun di pilih DPR, ats pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Sehingga tidak ada pilih kasih kepada siapapun yang melakukan penyelewengan keuangan. maka sangat salah yang mengatakan bahwa BPK itu hanya punya fungsi memeriksa keuangan saja, tapi ada fungsi yang tersirat yang memiliki dampak begitu besar dan bisa menjadi bumerang bagi bangsa ketika tugas itu tidak berjalan, ya tugas itu adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat indonesia. Karena dengan pemeriksaan yang berkualitas dan baik, maka pengelolaan uang di pemerintah pusat/daerah, lembaga atau badan negara berdampak juga bagi kelangsungan kehidupan negara dan terkhusus lagi untuk rakyat itu sendiri. Mari bersama BPK kita kawal harta negara. BPK kawal Harta Negara
1. www.bpk.go.id
2. http://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_pemeriksa_keuangan_republik_indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar